JATIMTIMES - Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyampaikan sejumlah catatan terkait Rancangan APBD (R-APBD) 2026. Catatan tersebut disampaikan juru bicara (jubir) Fraksi Partai Golkar Aulia Hany Mustikasari pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (29/9/2025).
Dari sisi Pendapatan Daerah, Aulia menyebut bahwa berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), memberi tekanan signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya atas penerimaan pajak dan retribusi.
Baca Juga : Disambati Masalah MBG, Wali Kota Batu Tegaskan Siswa Boleh Tolak Makanan Jika Tak Layak
Dari perkembangan penerimaan PAD sektor pajak dan retribusi, di tahun 2025 terjadi penurunan drastis tetapi masih disumbang penerimaan dari Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang di tahun sebelumnya tidak dilakukan pungutan.
"Tetapi akumulasi penerimaan 2025 tetap turun signifikan, oleh karena itu kebijakan Opsen MBLM harus dioptimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan," papar Aulia.
Lebih lanjut, anggota Komisi B DPRD Jatim itu juga meminta Pemprov tidak lelah untuk melakukan evaluasi kinerja BUMD, agar benar-benar dapat menjadi Badan Usaha yang produktif. Untuk mengoptimalkan peran dan kapasitas BUMD, maka Fraksi Partai Golkar menyampaikan sejumlah usulan.
Pertama, mengusulkan dibentuk sebuah lembaga/badan pembina BUMD sebagai leading sector yang lebih kuat fokus mencermati kinerja perusahaan. "Bila perlu mengadopsi kinerja BUMD di provinsi lain," tegasnya.
Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan dibentuk Pansus DPRD yang mengevaluasi kinerja BUMD. Terakhir, pihaknya mengusulkan dibentuk BUMD Pangan yang konsisten dengan kepentingan membangun ketahanan pangan dan merealisasi konsep Jatim Gerbang Baru Nusantara.
Lebih lanjut, masih dari sisi Pendapatan Daerah, Aulia menyebut bahwa PAD Jatim ke depan sangat mengandalkan pengelolaan barang milik daerah (BMD), baik aset maupun jasa.
"Fraksi Partai Golkar meyakini masih sangat besar potensi aset daerah yang belum termanfaatkan, bagaimana provinsi mengoptimalkan pengelolaan BMD/aset agar berkontribusi besar terhadap penerimaan daerah," tandasnya.
Baca Juga : Bandung Terancam Gempa Besar akibat Sesar Lembang, Mitos atau Fakta?
Adapun dari sisi Belanja Daerah, pihaknya menyoroti distribusi belanja yang cukup timpang antara Belanja Operasi (76 persen) dan Belanja Modal (6 persen), meskipun ada yang wajib, yang mengikat dan hanya bersifat penunjang. Terkait hal ini, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan pola penentuan besaran Belanja Modal yang semestinya tidak terus tertekan dengan kebutuhan belanja rutin.
Lebih lanjut, Aulia menaruh perhatian serius pada belanja di sektor tenaga kerja yang dialokasikan sebesar Rp295,84 miliar. Ia mempertanyakan solusi terhadap banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia menilai, program padat karya belum terlaksana dengan baik. Di sisi lain, pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) senyatanya tidak bersambung memenuhi kebutuhan lapangan kerja, sehingga output pelatihan BLK tidak termanfaatkan.
"Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah BLK yang aktif menyiapkan tenaga terlatih, seharusnya dilengkapi dengan sistem digitalisasi untuk reformasi peran BLK," urainya.
Pihaknya juga mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) dalam hal membangun sumber daya yang kompeten. Dengan begitu, diharapkan dapat memberi peluang kemudahan penyerapan tenaga kerja.
