JATIMTIMES – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu menaruh perhatian serius terhadap potensi lonjakan volume sampah organik seiring bertumbuhnya Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG). Berdasarkan proyeksi teknis, operasional SPPG diprediksi akan menyumbang tambahan beban sampah yang cukup signifikan terhadap daya tampung pengolahan.
Kendala utama yang ditemukan di lapangan adalah belum adanya petunjuk teknis (juknis) operasional SPPG dari kementerian terkait yang mengatur secara spesifik mengenai tata kelola sampah dan limbahnya. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus mengambil kebijakan inklusif guna menjaga stabilitas lingkungan.
Baca Juga : Libur Panjang Awal Mei 2026, Kunjungan Wisatawan ke Kota Batu Meningkat
Kepala DLH Kota Batu, Dian Fachroni Kurniawan, menjelaskan bahwa setiap individu rata-rata menghasilkan 0,5 kilogram sampah per hari, di mana sebagian besarnya merupakan sampah organik sisa makanan. Dalam hitungan kasar, satu titik SPPG dengan kapasitas 2.000 porsi dapat menghasilkan sekitar 400 kilogram sampah organik tambahan.
“Kami pernah berhitung, jika ada 10 SPPG saja yang berjalan, maka bisa menghasilkan tambahan sekitar 4 ton sampah per hari. Ini nyata adanya dan TPA yang ada sekarang mulai kewalahan menangani tambahan volume sampah organik dari sektor tersebut,” ujar Dian Fachroni, Minggu (3/5/2026).
Penambahan volume ini disebut sebagai sampah tambahan karena berdasarkan hasil uji petik awal, kehadiran program pangan bergizi bagi siswa ternyata tidak secara otomatis mengurangi volume aktivitas memasak di tingkat rumah tangga. Mayoritas ibu rumah tangga dilaporkan tetap memasak dengan porsi normal meski putra-putri mereka sudah mendapatkan manfaat pangan di sekolah.
Untuk diketahui, per April 2026 lalu, jumlah SPPG di Kota Batu mencapai 23 dapur yang telah beroperasi. Di luar itu, sejumlah dapur masih dalam persiapan, dengan proteksi total operasional mencapai 40 dapur se-Kota Batu. Artinya, dalam hitungan rata-rata 200–400 ton tambahan sampah per hari, 23 dapur bisa menghasilkan 4,6 – 9,2 ton.
Guna mengantisipasi hal tersebut, DLH Kota Batu mendorong agar setiap SPPG melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Langkah yang disarankan adalah penggunaan komposter maupun instalasi biodigester untuk menghabiskan sampah organik di lokasi asal tanpa harus membuangnya ke TPA.
“Saat ini memang masih berupa imbauan, namun pada setiap aktivasi SPPG kami selalu dilibatkan untuk peninjauan lokasi. Harapannya ke depan bisa dituangkan melalui Surat Edaran (SE) khusus untuk pengelolaan sampah mandiri di Kota Batu,” tambah Dian.
Baca Juga : Pohon Tumbang Rusak Rumah Lansia di Malang, Sebabkan Kerugian hingga Puluhan Juta
Langkah preventif ini dianggap mendesak mengingat Kota Batu saat ini tengah berupaya melakukan efisiensi pengolahan residu. Jika sampah organik dari SPPG masuk ke sistem pembuangan umum tanpa pengolahan, dikhawatirkan akan mempercepat masa pakai area pembuangan akhir dan memicu masalah sanitasi.
"Fokus utamanya adalah kemandirian pengelolaan sampah di setiap sektor penghasil besar, termasuk lembaga atau satuan pelayanan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta," jelasnya.
Dengan adanya kebijakan pengelolaan mandiri, operasional program pemenuhan gizi masyarakat diharapkan dapat berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan kota. Pemerintah terus memantau titik-titik SPPG baru untuk memastikan sistem pembuangan limbahnya tidak membebani fasilitas publik yang sudah ada.
