JATIMTIMES - Pemerintah Kota Malang mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. Forum ini menjadi titik temu berbagai usulan warga yang sebelumnya dihimpun berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyebut Musrenbang kali ini bukan sekadar formalitas tahunan. Namun menjadi tahap krusial untuk menyaring dan mengerucutkan program prioritas dari beragam usulan yang telah masuk.
Baca Juga : RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA MALANG TAHUN 2025
“Ini kelanjutan dari proses panjang, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga kota. Semua usulan, baik tematik, pokok pikiran (pokir), sampai aspirasi masyarakat, kita rangkum untuk masuk dalam RKPD 2027,” ujar Wahyu usai mengikuti Musrenbang RKPD Kota Malang tahun 2027, Senin (30/3/2026).
Dalam forum tersebut, lanjut Wahyu, usulan yang masuk telah melalui tahap verifikasi. Hasilnya, sudah mulai terlihat mana program yang masuk kategori prioritas hingga super prioritas. Bahkan, pembahasan bersama DPRD turut memperkaya dan menyempurnakan arah kebijakan pembangunan.
Menariknya, dari sekian banyak usulan yang masuk, sektor infrastruktur masih menjadi primadona. Kebutuhan pembangunan fisik hingga pengadaan sarana prasarana menjadi fokus yang paling banyak diusulkan masyarakat.
“Kalau dilihat, memang dominannya ke infrastruktur. Termasuk juga kebutuhan pengadaan barang,” ungkapnya.
Meski demikian, Wahyu menegaskan tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan. Pemkot Malang akan mengombinasikan pendekatan bottom-up planning dari masyarakat dengan top-down planning dari pemerintah pusat dan provinsi.
Artinya, arah pembangunan daerah tetap harus selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk dalam hal skema pembiayaan.
Baca Juga : Jadi Sasaran Uji Coba DTSEN, Data Digitalisasi Bansos di Kabupaten Malang Masuk Kategori Akurat
“Nanti kita lihat kebijakan dari provinsi dan pusat seperti apa. Dari situ akan ketemu mana usulan yang bisa terfasilitasi, termasuk dari sisi pembiayaan,” jelas Wahyu.
Ia menambahkan, hasil akhir dari Musrenbang ini akan sangat ditentukan oleh sinkronisasi kebijakan lintas level pemerintahan. Dengan begitu, program yang dijalankan tidak hanya aspiratif, tetapi juga realistis dari sisi anggaran.
Sejauh ini, Pemkot Malang memastikan bahwa daftar prioritas pembangunan 2027 sudah mulai terbentuk. Namun, besaran realisasi program masih akan menunggu kepastian arah kebijakan nasional ke depan.
“Prioritas sudah ada dan terverifikasi. Tinggal nanti kita lihat sejauh mana bisa difasilitasi, terutama menyesuaikan kebijakan pusat untuk 2027,” pungkasnya.
