JATIMTIMES - Sebanyak 1.696 usulan dihimpun dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2027. Dari jumlah tersebut, 1.553 usulan dinyatakan diterima, sementara 144 usulan lainnya tidak dapat diakomodasi karena tidak memenuhi kriteria program.
Dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang menunjukkan, rekapitulasi kelompok pemuda menjadi penyumbang usulan terbanyak dengan total 867 usulan. Dari jumlah itu, sebanyak 800 usulan diterima dan 67 usulan tidak dapat dilanjutkan.
Baca Juga : Kata Adalah Senjata, Obituari untuk Mas Adi Sutarwijono
Selanjutnya, kelompok perempuan mengajukan 312 usulan, dengan 295 usulan disetujui dan 17 usulan ditolak. Kelompok disabilitas mengusulkan 211 program, dengan 193 diterima dan 18 tidak lolos verifikasi.
Sementara itu, kelompok anak mengajukan 181 usulan, dengan 164 usulan diterima dan 17 usulan tidak dapat diakomodasi. Adapun kelompok lanjut usia mengajukan 126 usulan, dengan 101 usulan disetujui dan 25 usulan ditolak.
Hal tersebut dibeberkan kepada kelompok anak, lansian, disabilitas, perempuan dan pemuda saat pelaksanaan Musrenbang Tematik RKPD 2027 di Ijen Suites Resort & Convention, Kamis (12/2/2026). Yang dihadiri Wali Kota Malang; Wahyu Hidayat, Ketua TP PKK Jatim; Arumi Bachsin Kepala Bappeda Kota Batu; Dwi Rahayu, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, mengatakan tingginya jumlah usulan menunjukkan meningkatnya partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Usulan yang bisa diakomodir adalah yang masuk dalam kamus usulan kegiatan yang telah disusun pemerintah daerah, termasuk jenis kegiatan serta persyaratannya. Jika tidak memenuhi ketentuan, maka tidak dapat diproses lebih lanjut,” jelas Dwi usai kegiatan.
Menurutnya, setelah tahapan Musrenbang tematik, proses akan dilanjutkan dengan desk verifikasi yang melibatkan perwakilan delegasi tematik bersama perangkat daerah pengampu usulan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi bahan dalam Pra Musrenbang RKPD hingga Musrenbang RKPD Kota Malang Tahun 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Maret 2026.
Sedang, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menilai, banyaknya jumlah usulan yang masuk mencerminkan semakin terbukanya ruang partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Melalui Musrenbang tematik, Pemerintah Kota Malang memberikan akses luas kepada kelompok masyarakat rentan untuk ikut merumuskan pembangunan daerah. Semua dilibatkan, tidak ada yang ditinggalkan,” tegas Wahyu.
Baca Juga : Warga Mojokerto Tumpahkan Keluhan Izin UMKM hingga Jalan Rusak ke DPRD Jatim
Ia menambahkan, forum tematik menjadi sarana penting untuk menggali kebutuhan spesifik kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi, karena usulan pembangunan sering didominasi program fisik.
Sementara itu, Ketua TP PKK Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak mengapresiasi konsistensi Pemkot Malang yang sejak 2018 rutin menghadirkan Musrenbang tematik sebagai ruang partisipasi kelompok rentan.
“Kami mengapresiasi komitmen Kota Malang yang terus menghadirkan forum khusus bagi kelompok rentan. Harapannya, program yang dihasilkan benar-benar berdampak sehingga persoalan kelompok rentan dapat diselesaikan secara bertahap,” terang Arumi.
Selain itu dalam kegiatan ini juga menampilkan dengan sebuah karya treatikal yang dibuat oleh Bappeda Kota Malang. Teatrikal itu berjudul Tumbler Ajaib Untuk Negeri Mbois Berkelas yang dimainkan langsung dari masing-masing perwakilan, mulai dari anak, lansia, disabilitas, perempuan, dan pemuda.
Untuk diketahui, Musrenbang Tematik RKPD 2027 ini diikuti sekitar 400 peserta yang terdiri dari staf ahli wali kota, perangkat daerah, serta perwakilan kelompok tematik anak, lansia, disabilitas, perempuan, dan pemuda. Pemkot Malang berharap hasil forum ini mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Selain itu kegiatan ini ditutup dengan penandatangan berita acara.
