Harmonisasi Komunikasi Politik Rendra Kresna-Sanusi | Kediri TIMES

Harmonisasi Komunikasi Politik Rendra Kresna-Sanusi

Feb 17, 2016 23:09
Muhammad Irfan Anshori
Muhammad Irfan Anshori

PADA 17 Februari 2016 menjadi periode baru kepimpinan di wilayah Kabuaten Malang. Pasangan terpilih Rendra Kresna dan Sanusi akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang periode 2016-2021.

Tentu saja ada beban berat yang harus dijalankan dalam lima tahun kedepan. Apalagi pasangan ini mampu mengalahkan dua pasangan lain dalam pertarungan di Pilkada tahun 2015 lalu. Pasangan Rendra Kresna-Sanusi keluar menjadi pemenang dengan suara 605.817.

Kemudian, pasangan nomor urut dua Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi mendapat 521.928 suara. Di posisi terakhir, pasangan nomor tiga Nurcholis-Muhammad Mufidz hanya mampu meraih 45.723 suara.

Banyak program yang tentu saja harus dijalankan dengan baik. Apalagi Rendra Kresna yang notabene adalah sosok petahana harusnya mampu menjadi pimpinan kabupaten Malang lebih baik karena sudah paham karakteristik wilayah ini.

Namun tulisan ini tak akan membahas bagaimana sebaiknya program pemerintah karena modal awal yang paling penting untuk mereka adalah bagaimana berkomunikasi yang baik antara bupati dengan wakil bupati.

Hal ini berkaca dari pernyataan Dirjen Otda Kemdagri, Sonni Soemarsono tahun 2015 lalu. Ia mengungkapkan sekitar 75 persen pasangan kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota ataupun Gubernur dan Wakil Gubernur) di Indonesia hubungan kerjanya tidak harmonis sehingga mempengaruhi kinerja pembangunan di daerah tersebut.

Dari catatan pihak Kemendagri, keharmonisan antara bupati/wali kota dan gubernur dengan wakilnya hanya bertahan antara enam bulan hingga satu tahun pemerintahan. Pasca fase ini, ketidakharmonisan muncul karena biasanya diakibatkan kurangnya komunikasi, konflik kepentingan, dan tidak paham akan tugas masing-masing.

Bahkan karena jabatan ini adalah selama lima tahun, baik bupati dan wakil bupati sudah ancang-ancang sejak tahun pertama menjabat agar bisa merebut jabatan yang sama lima tahun kemudian.

Berkaca dari apa yang sudah dilakukan bupati-wakil bupati Malang periode 2010-2015, ada beberapa permasalahan komunikasi yang terjadi antara Rendra Kresna dan M Subhan.

Efeknya, paling terlihat adalah keinginan M Subhan untuk maju sebagai bupati periode ini meski akhirnya gagal. Sisi lain Rendra Kresna juga enggan berpasangan lagi dengan M Subhan karena lebih memilih Sanusi sebagai pasangannya.


Komunikasi Politik Pembagian Tugas


Lantas apa yang harus dilakukan Rendra Kresna dan Sanusi untuk lima tahun kedepan? Tentu saja yang pertama dilakukan adalah pembagian tugas orang nomor satu dan nomor dua di Kabupaten Malang ini.

Jabatan Bupati dan wakil bupati adalah jabatan politis, tentu saja sudah ada komunikasi politik yang dilakukan kedua belah pihak, baik secara pribadi ataupun institusi partai politik masing-masing.

Namun apakah ini akan berjalan sesuai dengan rencana? Hal ini kadang tak bisa dipastikan karena banyak factor yang bisa menjadi hambatan seperti kepentingan partai politik. Kepentingan dari institusi yang membawanya ini kadang justru lebih besar daripada kepentingan masyarakat.

Beberapa program parpol yang ingin dimasukkan melalui pintu bupati dan wakil bupati sebisa mungkin dihindari, jika memang tak bisa dihindari sebaiknya harus paham porsinya masing-masing. Saat kepentingan parpol ini buntu maka bisa saja harmonisasi antara bupati dan wakil bupati akan mulai buntu.

Untuk menghindari hal ini baik Rendra Kresna ataupun Sanusi harus paham bagaimana membagi kekuasaan dengan baik. Apa yang menjadi tugas seorang Bupati dan apa yang harus dilakukan seorang Wakil Bupati.

Kebablasan komunikasi harus dihindari kedua tokoh ini dan tetap sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Jika perlu buat perjanjian pribadi antara kedua belah pihak untuk apa yang harus dilakukan dengan peran masing-masing.


Komunikasi Politik ke Masyarakat


Jabatan bupati dan wakil bupati adalah posisi politis yang tak bisa dihilangkan dari kepentingan tiap saat. Seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya, terkadang kepentingan partai politik yang mengusung bisa lebih besar daripada kepentingan masyarakat. Maka prioritaskanlah masyarakat lebih dulu.

Melakukan komunikasi politik lebih intensif ke masyarakat harus dilakukan sejak awal, jangan menunggu jelang kampanye pemilu atau pilkada saja.

Komunikasi politik ke masyarakat ini jangan diartikan sebagai pencitraan namun bagaimana masyarakat sebagai pengguna kebijakan harus paham dan mau melakukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Dalam kurun waktu lima tahun sudah seharusnya Rendra Kresna sebagai bupati dan Sanusi sebagai Wakil bupati tak bosan untuk terus turun ke masyarakat tak hanya ketika acara formal saja namun juga informal.

Bentuk komunikasi politik informal yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan akses social media. Mungkin hari ini wilayah Kabupaten Malang tidak semuanya memahami apa itu facebook, twitter ataupun instagram namun komunikasi politik melalui media yang gratis ini akan memangkas jarak dan waktu terutama kepada masyarakat yang melek media social. Apalagi golongan masyarakat ini cenderung peduli dengan program pemerintah.

Selain social media tentu saja komunikasi politik dengan model jaman dulu seperti baliho ataupun poster harus tetap dilakukan. Ini berkaitan dengan program pemerintah yang harus menyasar semua kalangan masyarakat.

Namun yang harus diingat adalah jangan egois saat memasang gambar. Jangan hanya ada Bupati beserta istri atau justru dengan Sekretaris Daerah saja. Akan lebih baik jika Wakil Bupati juga beriringan gambarnya dengan Bupati dalam tiap sosialisasi program daerah.

Aspek terakhir dalam proses komunikasi politik ke masyarakat ini adalah tetap mengoptimalkan penggunaan media massa khususnya media cetak sebagai mobilisasi keharmonisan antara bupati dan wakil bupati.

Kenapa harus media cetak? Tanpa harus mengesampingkan media online yang saat ini banyak muncul di  Malang Raya, posisi pengaruh media cetak masih lebih unggul daripada jenis media lain di wilayah ini. 

Dan kenapa harus mobilisasi keharmonisan? Hal ini penting dilakukan karena keharmonisan yang terjadi dari dua pimpinan tertinggi kabupaten Malang perlu dipahami oleh khalayak banyak.

Mobilisasi keharmonisan ini bisa dalam bentuk pembagian tugas berkomentar kepada media massa baik bupati atau wakil bupati. Dan jangan lupa bahwa komentar yang diberikan juga harus selaras satu sama lain.(*)

*Penulis adalah Muhammad Irfan Anshori Asisten Wakil Dekan 3 FISIP Universitas Brawijaya

Topik
Harmonisasi Komunikasi Rendra Kresna Sanusi

Segala opini, saran, pernyataan, jasa, penawaran atau informasi lain yang ada pada isi/konten adalah tanggungjawab penulis bukan JatimTIMES.com.
Kami berhak menolak atau menyunting isi konten yang tidak sesuai dengan kode etik penulisan dan kaidah jurnalistik.
Kami juga berhak menghapus isi/konten karena berbagai alasan dan pertimbangan dan tidak bertanggungjawab atas kegagalan atau penundaan penghapusan materi tersebut.

Berita Lainnya