Membangun Opini Publik di Era Perang Informasi | Kediri TIMES

Membangun Opini Publik di Era Perang Informasi

Apr 13, 2015 09:38
Khoirul Anwar. (Foto: dok/Launching MalangTimes)
Khoirul Anwar. (Foto: dok/Launching MalangTimes)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang ditandai dengan pesatnya perkembangan informasi, komunikasi, transformasi budaya, dan isu-isu global seperti demokrasi, persamaan hak, lingkungan, dan lain sebagainya, makin menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis.Baik dalam percaturan perang informasi dan persaingan di era globalisasi. Dalam posisi ini, Indonesia dengan belasan ribu pulau memerlukan sebuah tongkat sebagai pijakan untuk berjalan sampai lulus dan menang dalam perang tersebut.

Kebenaran tesis futurolog John Naisbittdalam Megatrend 2000, bahwa siapa yang mengusai informasi dan teknologi, maka ia akan menguasai dunia. Sebuah prediksi futuristik yang disampaikan keduanya 12 tahun sebelum millennium kedua ditabuh.Prediksi tersebut akhirnya menuai kenyataan, bahwa pengusaha-pengusaha informasi-lah yang kini menguasai dunia. Tak terkecuali menguasai Indonesia dari sisi yang lain.

Perkembangan informasi telah demikian cepat.Detik ini terjadi sesuatu di Indonesia, beberapa menit kemudian, bahkan saat itu pula bisa disaksikan dan diketahui orang.Peristiwa di Papua yang dulu jauh dari mata kita, kini pun bisa diketahui dengan cepat lewat media online, televisi, dan media sosial.Orang yang dulu tabu mendapatkan informasi rahasia, sekarangsudah dengan mudah dicari. Bahkan sengaja disebar ke mana-mana dengan tujuan sederhana; membantu bisnis informasi mereka.

Posisi Indonesia sebagai negara yang tengah melesat dalam perkembangan Iptek ini makin menjadikan daya hidup yang luar biasa bagi perkembangan informasi.Bahkan, bisa dikatakan bahwa Indonesialah yang menjadi kawah candradimuka bagi pemain-pemain di bidang ini. Kehausan semua komponen masyarakat akan informasi dan teknologi makin melengkapi perang para pemain bisnis informasi dan teknologi tersebut. Walhasil, perang informasi yang sesungguhnya pun sangat keras di negeri Bhinneka Tunggal Ika ini.

Perang informasi yang berkecamuk sangat dahsyat ini dampaknya melebihi perang melawan kekuatan militer musuh, di mana musuh kelihatan nyata.Sementara, perang informasi tidak nyata, bahkan sulit terdeteksi.Namun dampaknya justru lebih mengerikan.Wujudnya adalah penciptaan opini publik yang dapat membolak-balikkan fakta, yang buruk menjadi baik, yang baik jadi buruk, yang halal menjadi langka, dan sesuatu yang haram menjadi remang-remang.

Di saat inilah jati diri Indonesiadan nilai-nilai kebangsaan kita diaduk-aduk.Selain perpecahan nyata seperti dis-integrasi bangsa, perang antar suku, dan kelompok, juga perpecahan yang luar biasa tentang persepsi masyarakat kita.Opini publik yangsengaja sebagai setting agenda dan grand desain isu kepentingan tertentu telah mengoyak persepsi masyarakat kita tentang banyak hal. Mulai dari kepercayaan diri bangsa yang rapuh, kecemburuan yang makin luas, persepsi keadilan hukum yang makin mengarah ke negatif, bahkanblack campaign yang makin merasuk dan meracuni mindset masyarakat kita.

Kita bisa melihat secara nyata dampak perang opini dan informasi tersebut sehari-hari.Masyarakat kita mungkin damai secara fisik, namun dalam alam pikiran mereka perpecahan, apatisme, dan persepsi negative selalu diarahkan kepada negara dan penyelenggaranya dan kepada sesama masyarakat.Persepsi negative benar-benar telah terbangun di otak masyarakat kita. Dan yang lebih membahayakan lagi adalah persepsi itu terbangun justri di mindset generasi bangsa di usia muda.

Karena itu jangan heran jika pemuda pemudi kita sudah tidak mengenal lagi kesopanan, budaya sendiri, karakter asli negerinya, apalagi nilai-nilai kebangsaan. Tokoh idola mereka bukan lagi Soekarno, Jenderal Sudirman, dan founding fathers bangsa ini, tetapi telah berganti nama menjadi Steve Jobs, Bill Gate, dan lain sebagainya. Atau jika di tingkat Indonesia, seperti Dewi Persik, Luna Maya, Ariel, Julia Perez, dan lain sebagainya dibanding menjadikan SBY, BJ Habibie, Abraham Samad, Jenderal Moeldoko, Jenderal Hoegeng, dll sebagai tokoh idola dan panutan mereka.

Masyarakat kita lebih suka ke mal-mal besar, ketimbang ke museum perjuangan.Anak-anak kita lebih serius menonton kartun Spongebobs ketimbang kartun-kartun film perjuangan Indonesia.Yang dewasa lebih menyukai pemilihan Miss Universe daripada feature tentang budaya lokal Indonesia. Kita lebih bangga bisa berbahasa Mandarin ketimbang bisa memahami bahasa Madura.

Semua ini terjadi karena opini publik telah mempengaruhi mindset mereka tentang negeri ini.Dan, mindset itu terus dikembangkan dan dipupuk sedemikian rupa menjadi bagian perang informasi yang demikian dahsyat.Sementara, karakter dan siapa bangsa Indonesia sendiri telah dikaburkan dengan kekalahan penguasaan informasi dan opini publik.

Tak Hanya Membentengi

Founding fathers bangsa ini telah menyiapkan konsepsi yang kuat untuk membentengi negara dan warganya dalam setiap serangan dan ancaman apapun. Jika ada serangan dan ancaman fisik, militerlah yang akan berada di garis depan perlawanan, jika ada serangan ekonomi, negaralah yang akan maju, pun demikian jika ada serangan mental dan mindset, negara telah menyiapkannya melalui nilai-nilai kebangsaan yang luhur.

Namun demikian, jika fokus pada serangan mental dan mindset, mengapa nilai-nilai kebangsaan masih kalah dengan penetrasi yang luar biasa dari peperangan informasi dengan ’’rudal’’ otomatisnya opini publik?

Peperangan informasi dengan senjata utama opini publik telah menjadi perang maya yang sudah sangat terasa dampaknya seperti diuraikan di atas.Dan ini puluhan tahun silam, tepatnya tahun 1922, pakar komunikasi Harvard Walter Lippmann menulis, "Decision in modern states tend to be made by the interaction, not of Congress and the executive, but of public opinion and the executive." Lippman kala itu berpendapat bahwa opini publik akan sangat berperan dalam negara demokrasi. Tapi bagaimana proses opini publik yang diyakini Lippmann dapat menjadi penting dalam sebuah demokrasi, hal itu kemudian yang menjadi pertanyaan penting lainnya.

Perjalanan panjang sejarah kemudian ternyata membuktikan apa yang ditulis Lippman. Opini publik kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan berdemokrasi.Bahkan opini publik telah disejajarkan menjadi pilar kelimadalam sebuah negara.Sebagai contoh Amerika, sebuah negara yang katanya paling demokratis pun "menghalalkan" opini publik untuk mengambil suatu keputusan.

Dan peperangan itu terjadi di Indonesia.Kita bisa menyaksikan betapa perang opini dalam pilpres, pilkada, dan ekonomi kita demikian kerasnya.Opini telah mampu masyarakat mengubah persepsi dan mindset.Sehingga apapun bisa terbalik-balik.

Sementara nilai-nilai kebangsaan masih hanya sebagai benteng.Belum menjadi penyerang yang andal dalam peperangan ini. Namanya benteng, jika terus menerus dijebol dengan kekuatan yang juga terus bertambah, maka benteng itu juga akhirnya akan jebol juga.

Dari mana kekuatan itu untuk bisa menjebol benteng itu?Pertama, penguasaan informasi kita telah kalah jauh dengan negara-negara tetangga.Survei WAN-IFRA/Organisasi News Publisher Dunia (2013) menunjukkan bahwa perkembangan bisnis informasi di Indonesia sangat cepat, bahkan lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara di Asia-Pacific.NAMUN pemahaman tentang informasi di Indonesia terlemah dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya.

Kedua, perkembangan informasi telah menjadi bisnis yang luar biasa di negeri ini.Kekuatan-kekuatan baru bisnis informasi makin menunjukkan siapa poros dan pemenangnya. Kendati poros-poros tersebut hanyalah sub-simpul dari pemilik modal yang sama. Namun justru poros-poros inilah yang dibiarkan bertarung untuk kepentingan yang lebih besar.

Ketiga, kondisi labil masyarakat akibat kenyataan riil berupa kesenjangan ekonomi, social, dan pendidikan, menjadikan mereka rapuh dari sisi pencernaan informasi.Banyak sekali informasi ditelan mentah-mentah dan segera disebarkan untuk kepentingan yang lebih kecil lagi.Akibatnya, masyarakat bertarung dengan kepentingan dan kelompoknya sendiri.

Keempat, kendati memiliki piranti dan regulasi, (sebut saja Dewan Pers, KPI, UU KIP) untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan informasi, namun hidden agenda telah lebih dulu menjadi kiblat.Dan hidden agenda itu justru berasal dari luar Indonesia, bukan dari dalam negara itu sendiri.Negara hanya bisa mengawasi menjadi penonton dari peperangan informasi agar tidak mengganggu stabilitas, namun ekses lainnya berupa pengubahan mindset masyarakat tidak banyak terurus.

Empat hal itulah yang akhirnya bisa menjebol benteng yang dibuat oleh founding fathers bangsa kita.Karena itu, upaya negara sudah tidak harus melakukan preventif dan kuratif, tapi juga perlu melakukan upaya defensive terhadap segala bentuk kekerasan opini.

Bagaimana alternative pemecahannya?

Pertama, menyentuhkan nilai-nilai kebangsaan ke dalam peperangan informasi dan opini dengan cara ikut terjun ke kancah pertempuran. Pemerintahan kita masih ragu-ragu untuk ikut terjun ke peperangan informasi karena terbentur dengan jargon kebebasan pers. Sementara pers masih sangat kecil yang berpihak pada nilai kebangsaan yang telah dijadikan benteng moral bangsa.Pers lebih suka mengadili dan mengkritik dibanding mengopinikan sesuai yang positif.Ada TVRI dan RRI, namun karena tidak ada pengelolaan yang serius, akhirnya ditinggalkan masyarakat.

Kedua, pemerintah perlu tegas terhadap piranti yang mengurusi informasi, sekaligus tegas terhadap regulasi yang berkaitan dengan opini dan informasi publik.Bukan dalam rangka mengebiri kebebasan pers, namun untuk memberi ruang pada kebaikan di mindset masyarakat kita.

Ketiga, membuat gerakan jurnalisme positif di bidang pengembangan informasi dan opini publik. Jargon bad news is good news, telah banyak mempengaruhi masyarakat kita sampai ke urat nadi. Namun bukan berarti hal itu tidak bisa disembuhkan dan diubah.Tidak ada yang tidak bisa dilakukan jika kita mau.

Akhirnya, sebuah bangsa yang kuat adalah memberikan masyarakat senang dan bangga dengan bangsanya sendiri.Warganya merasa terlindungi dari segala macam ancaman.Bukan negara yang autopilot yang pimpinanya hanya melaksanakan tugas rutinitas, namun memberi rasa aman dan memiliki warganya. (*)

* Penulis adalah anggota kelompok IV Taplai Lemhanas. Peneliti di The Jawa Pos Institute of Pto-Otonomi (JPIP), pengajar di UIN Malang.
Topik
Perkembangan Informasi Komunikasi Transformasi dan Isu Global

Segala opini, saran, pernyataan, jasa, penawaran atau informasi lain yang ada pada isi/konten adalah tanggungjawab penulis bukan JatimTIMES.com.
Kami berhak menolak atau menyunting isi konten yang tidak sesuai dengan kode etik penulisan dan kaidah jurnalistik.
Kami juga berhak menghapus isi/konten karena berbagai alasan dan pertimbangan dan tidak bertanggungjawab atas kegagalan atau penundaan penghapusan materi tersebut.

Berita Lainnya