JATIMTIMES - Kota Malang kembali menorehkan prestasi dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Meski tidak memasang target tinggi, Kota Malang berhasil meraih peringkat keempat nasional pada PPD 2025, berkat inovasi berbasis data dalam penanggulangan kemiskinan, PDKTSAM Reborn.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, menjelaskan bahwa PPD dinilai secara berjenjang. Proses penilaian dimulai dari tingkat provinsi, kemudian daerah terbaik diusulkan untuk mengikuti penilaian di tingkat nasional.
Baca Juga : Cuti Bersama Desember 2025 Dimulai 26 Desember, Simak Jadwal Lengkap Libur Natal
“Tahun lalu kita meraih peringkat pertama. Tahun ini sebenarnya tidak menargetkan, tetapi alhamdulillah masih bisa masuk peringkat empat nasional,” ujar Dwi, usai menerima piagam penghargaan, Senin (22/12/2025).
Ia menjelaskan, penilaian PPD tidak hanya melihat hasil akhir pembangunan, tetapi juga mencakup keseluruhan proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Salah satu unsur penting yang menjadi penentu adalah adanya inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam PPD 2025, Kota Malang mengusung inovasi PDKTSAM Reborn, sebuah sistem Pendataan Kemiskinan Terpadu yang menjadi basis utama perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
“PDKTSAM Reborn kami dorong sebagai satu sumber data terpadu untuk seluruh perangkat daerah. Inovasi ini fokus pada pengurangan akar kemiskinan, bukan sekadar bantuan sesaat,” jelasnya.
Dwi mengungkapkan, pada tahap awal penyusunan, PDKTSAM Reborn menggunakan data dari P3KS dan DTKS, sebelum adanya DTSEN. Hal ini dilakukan untuk menjaga validitas data. Seiring berjalan waktu, data tersebut terus diperbarui melalui koordinasi intensif antara Dinas Sosial Kota Malang dan Kementerian Sosial.
“Proses pemutakhiran ini penting, agar data benar-benar mencerminkan kondisi riil. Warga yang sudah tidak masuk kategori miskin harus dikeluarkan, sementara yang membutuhkan bisa segera terdata,” tegasnya.
Keunggulan PDKTSAM Reborn, lanjut Dwi, terletak pada pendekatan by need, bukan hanya by name by address. Artinya, data tidak hanya mencatat identitas, tetapi juga kebutuhan spesifik masyarakat.
“Di dalam sistem itu terlihat masyarakat membutuhkan apa, apakah pelatihan, bantuan usaha, atau intervensi lainnya. Dengan begitu, program bisa lebih tepat sasaran,” paparnya.
Baca Juga : Bupati Sanusi sebut Universitas Brawijaya Segera Dibangun di Kepanjen
Saat ini, PDKTSAM Reborn telah dimanfaatkan oleh sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas Sosial, Disdikbud, Diskopindag, Disnaker PMPTSP, serta Disporapar untuk program kepemudaan dan pelatihan. Meski belum seluruh perangkat daerah memanfaatkannya secara maksimal, Bappeda terus mendorong agar sistem ini menjadi rujukan bersama.
Selain untuk pengentasan kemiskinan, data PDKTSAM Reborn juga dimanfaatkan di sektor lain, termasuk pendidikan. Sistem PPDB Kota Malang kini telah terintegrasi dengan basis data tersebut melalui aplikasi, sehingga proses verifikasi menjadi lebih cepat dan transparan.
“Kalau dulu harus mengajukan surat ke Dinas Sosial, sekarang cukup lewat aplikasi. Ini mempermudah dan mempercepat layanan,” ungkap Dwi.
Ke depan, seiring dengan hadirnya DTSEN, data PDKTSAM Reborn akan terus disandingkan dan diperbarui. Dengan satu basis data yang sama, pemerintah daerah dapat memantau secara lebih akurat angka kemiskinan, progres pengentasan, serta efektivitas program lintas perangkat daerah.
“Harapannya, angka kemiskinan di Kota Malang bisa terlihat secara jelas dan upaya pengentasannya benar-benar terukur,” pungkasnya.
