JATIMTIMES - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni, menilai insiden candaan admin media sosial Wali Kota Surabaya yang viral di Instagram sebaiknya tidak dibesar-besarkan.
Menurutnya, kesalahan tersebut murni human error, dan tidak ada hubungannya dengan integritas maupun gaya kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi.
Baca Juga : Ketua MHTB Gerak Cepat Lobi Menteri, Siapkan Malang Raya Jadi Destinasi Health Tourism Dunia
Potongan video itu menampilkan percakapan seorang admin yang tanpa sengaja terekam saat siaran langsung Instagram dijeda. Dalam video tersebut, terdengar candaan,
“Kalau ada hujan lagi, rekaman video bapak wali turun ke lapangan kita simpan aja. Nanti bisa diunggah lagi kalau ada hujan.”
Ucapan itu sempat menuai reaksi dari sebagian warganet yang menilai kegiatan lapangan wali kota hanya pencitraan.
Namun, menurut Arif Fathoni, penilaian itu tidak adil dan terlalu jauh, sebab pada saat kejadian Wali Kota Eri tengah fokus bekerja di lapangan dan tidak mengetahui percakapan tersebut.
“Saya kira itu murni kelalaian individu. Tidak elok kalau kemudian dipukul rata seolah kegiatan lapangan Pak Wali hanya pencitraan. Warga Surabaya tahu, beliau ini pemimpin yang benar-benar hadir di lapangan,” ujar Arif Fathoni, ketika dimintai tanggapan terkait insiden tersebut pada Minggu, (02/11).
Wakil Ketua DPRD Surabaya itu menambahkan, langkah cepat sang admin yang meminta maaf dan memutuskan mundur dari tim media sosial wali kota sudah menunjukkan tanggung jawab moral yang patut diapresiasi.
“Manusia tempatnya salah dan khilaf. Yang penting ketika salah, dia berani bertanggung jawab. Staf itu sudah minta maaf dan mengundurkan diri. Itu langkah terhormat yang jarang dilakukan di birokrasi,” jelasnya.
Menurut politisi yang akrab disapa Mas Toni ini, publik sebaiknya melihat rekam jejak kerja nyata Eri Cahyadi, bukan menilai dari satu kesalahan teknis di lingkaran stafnya.
Ia mencontohkan banyak kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil, mulai dari kenaikan anggaran Rutilahu, program beasiswa Pemuda Tangguh, hingga perluasan akses pendidikan dan kesehatan gratis.
“Justru di masa Wali Kota Eri Cahyadi, anggaran Rutilahu dinaikkan agar warga Surabaya yang tidak beruntung secara ekonomi bisa menikmati rumah yang layak. Rumah yang layak itu kawah candradimuka tumbuh kembang anak,” tegas Mas Toni.
Ia pun menyebut Eri Cahyadi bukan tipe pemimpin yang gemar tampil di media sosial. Banyak kebijakan dan aksi lapangan yang dilakukan tanpa sorotan kamera.
Baca Juga : Antisipasi Adanya Kecelakaan, Polisi Gelar Razia Pengemudi Usai Pesta Halloween di Surabaya
“Mas Wali turun malam-malam meninjau jalan rusak di kawasan Jagir sampai Panjang Jiwo. Tidak ada kamera, tidak ada live, tapi sebulan kemudian jalan itu sudah diaspal mulus. Warga yang merasakan manfaatnya,” tuturnya.
Mas Toni juga mengingat peristiwa banjir besar di kawasan Jalan Pemuda beberapa tahun lalu, ketika Eri turun langsung memeriksa saluran air hingga masuk ke gorong-gorong peninggalan Belanda di kawasan pusat kota.
“Sekarang tengah kota sudah jauh lebih baik. Itu kerja nyata, bukan konten,” tambahnya.
Menurut Mas Toni, pemimpin sejati tidak selalu bekerja di depan kamera. Banyak kebijakan strategis Eri yang justru diselesaikan secara senyap namun berdampak besar, seperti penyelesaian konflik sosial dan penguatan toleransi antarwarga.
“Ketika ada pro-kontra pendirian sekolah keagamaan di Gunung Anyar, Mas Wali turun langsung mengajak dialog tokoh masyarakat. Begitu juga saat ada konflik warga di Bubutan, beliau turun mencari solusi sampai semua pihak puas. Itu kepemimpinan yang menenangkan,” tutur Fathoni.
Ia menegaskan bahwa tudingan pencitraan terhadap Eri Cahyadi tidak relevan, sebab masyarakat Surabaya telah dua kali memberikan mandat melalui pemilihan langsung.
“Kalau Mas Wali mau pencitraan, beliau tidak perlu repot. Beliau sudah dua kali dipercaya masyarakat Surabaya. Hari ini beliau bekerja bukan untuk membangun citra, tapi untuk memenuhi amanah itu,” ucapnya.
Mas Toni juga menilai bahwa penggunaan media sosial oleh Eri Cahyadi justru merupakan bentuk pertanggungjawaban publik, bukan alat pencitraan.
“Media sosial digunakan sebagai jembatan komunikasi, agar warga tahu apa yang sudah dan sedang dikerjakan pemerintah kota,” jelasnya.
