JATIMTIMES — Di bawah langit cerah Kota Blitar, suara mesin bor dan denting besi bergema dari kawasan Plosokerep pada Rabu siang, 22 Oktober 2025. Di tengah aktivitas para pekerja yang mengenakan helm proyek, Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, berdiri menyimak laporan teknis dari pengawas lapangan. Siang itu, ia meninjau progres pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Plosokerep, salah satu dari empat proyek strategis daerah yang sedang dimonitor langsung oleh jajaran Pemkot Blitar bersama unsur Forkopimda.
“Ini sudah kami cek satu per satu, dari Tanggung, Kepanjenlor, hingga Plosokerep. Alhamdulillah semuanya di atas target progres,” ujar Mas Ibin, usai melakukan monitoring, Rabu (22/10/2025). Namun, ia menegaskan agar seluruh pekerjaan dipercepat, mengingat waktu yang kian mepet menjelang musim penghujan.
Baca Juga : Gubernur Jatim Khofifah Pimpin Apel Hari Santri 2025 di Ponpes An-Nur 2 Bululawang
Kunjungan lapangan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Monitoring Proyek Strategis Kota Blitar yang mencakup empat titik pekerjaan, yakni pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Tanggung di Jalan Ciliwung, pembangunan TK Negeri Kepanjenlor dan Puskesmas Pembantu Kepanjenlor di Jalan Dr. Wahidin, serta pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Plosokerep di Jalan Kenari.
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga menjelang siang itu diisi dengan peninjauan ke setiap titik proyek untuk memastikan kemajuan fisik, kesesuaian spesifikasi, serta penerapan standar keselamatan kerja. Dalam monitoring tersebut, Wali Kota Blitar didampingi Kapolres Blitar Kota AKBP Titus Yudho Uly, Kajari Blitar Baringin SH MH, dan Inspektur Daerah Kota Blitar Ratih Dewi Indarti.
Bagi Mas Ibin, kunjungan ini bukan sekadar inspeksi rutin. Ia ingin memastikan bahwa seluruh proyek strategis yang dibiayai APBD Kota Blitar berjalan efisien, transparan, dan sesuai jadwal. “Target harus dipenuhi. Kalau perlu, tenaga ditambah agar tidak molor karena hujan. Kita ingin semua pembangunan memenuhi standar dan tepat waktu,” ujarnya.
Wajah Kota Blitar, menurut Mas Ibin, bukan hanya di pusat kota, melainkan di tiap kelurahan yang menjadi titik pelayanan publik terdekat dengan masyarakat. Kantor kelurahan yang nyaman, efisien, dan representatif menjadi simbol pelayanan prima yang diidamkan warga.
Pembangunan kantor kelurahan Plosokerep, misalnya, digarap dengan nilai kontrak sekitar Rp 3,2 miliar. Bangunan dua lantai itu dirancang sebagai pusat pelayanan masyarakat yang lebih modern, dengan fasilitas ramah disabilitas dan ruang publik yang lebih luas.
“Kalau bisa, sebelum 20 Desember sudah selesai. Jangan tunggu akhir kontrak. Kita kejar agar masyarakat segera menikmati hasil pembangunan,” tegasnya. Ia sempat berseloroh bahwa gedung baru Plosokerep itu “lebih bagus dari kantor wali kota,” yang disambut tawa oleh tim pendamping dan pelaksana proyek.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Pemerintah Kota Blitar, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian yang telah ditandatangani sejak awal masa kepemimpinan Mas Ibin.
“Ini bentuk komitmen bersama untuk mengawal proyek strategis daerah agar berjalan transparan, sesuai aturan, dan bebas dari penyimpangan,” ujar Ratih. Menurutnya, terdapat 10 proyek strategis daerah yang masuk dalam daftar prioritas tahun anggaran 2025. Namun, empat proyek yang dikunjungi kali ini adalah yang paling siap dan menunjukkan progres signifikan.
Seluruh proyek tersebut, lanjut Ratih, dibiayai penuh dari APBD Kota Blitar. “Nilai kontraknya bervariasi: Kelurahan Plosokerep Rp 3,2 miliar, Kelurahan Tanggung Rp 2,6 miliar, TK Negeri Kepanjenlor Rp 950 juta, dan Pustu Kepanjenlor Rp 300 juta,” katanya.
Ia menambahkan, sejauh ini seluruh pekerjaan berjalan on schedule bahkan dengan deviasi positif. Artinya, capaian fisik proyek melebihi rencana awal. “Yang paling kecil deviasinya itu di Plosokerep, tapi kualitas bangunannya bagus sekali,” ujarnya.
Dalam setiap proyek, kualitas konstruksi menjadi perhatian utama. Ratih menekankan bahwa perbedaan nilai kontrak antarproyek tidak bisa disamaratakan karena menyesuaikan kontur lahan, kebutuhan organisasi, serta spesifikasi pelayanan masyarakat.
“Misalnya, lokasi Plosokerep memerlukan penyesuaian struktur karena kondisi tanahnya dan kebutuhan ruang pelayanan yang lebih kompleks. Jadi, penentuan anggaran didasarkan pada analisis teknis, bukan sekadar ukuran bangunan,” terangnya.
Mas Ibin menambahkan, pengawasan ketat juga dilakukan terhadap pelaksanaan di lapangan. Ia meminta pengawas proyek dan tim pelaksana untuk memperhatikan setiap detail pekerjaan, mulai dari mutu material hingga keselamatan tenaga kerja. “Pembangunan harus memenuhi standar perencanaan dan prosedur. Semua harus sesuai norma dan aturan yang berlaku,” ujarnya menegaskan.
Baca Juga : Bukan Lagi Penonton, Wali Kota Malang: Saatnya Santri Pimpin Peradaban Dunia
Menjelang musim hujan, kecepatan kerja menjadi kunci. Mas Ibin menyadari bahwa banyak proyek daerah biasanya terhambat oleh cuaca, padahal kontrak umumnya berakhir di pertengahan Desember. Karena itu, ia meminta agar para pelaksana proyek menambah sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat penyelesaian.
“Kita dorong agar di akhir November semua sudah rampung. Jangan menunggu batas akhir kontrak,” ujar Ratih Dewi Indarti.
Kepastian waktu penyelesaian ini penting agar pemerintah dapat segera melakukan serah terima hasil pekerjaan dan masyarakat dapat segera memanfaatkan fasilitas baru. “Kantor kelurahan yang baru ini bukan sekadar bangunan, tapi simbol pelayanan publik yang lebih manusiawi dan dekat dengan warga,” ujarnya.
Program monitoring proyek strategis ini merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah daerah membangun sinergi lintas lembaga untuk menciptakan tata kelola yang akuntabel. Melibatkan kepolisian dan kejaksaan sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan terbukti efektif dalam meminimalkan potensi penyimpangan.
Ratih menyebutkan, pola pendampingan ini menjadi model yang mulai diterapkan di berbagai daerah lain di Jawa Timur. “Kota Blitar menjadi salah satu kota yang cukup disiplin dalam menjalankan sistem pengawasan kolaboratif. Hasilnya bisa dilihat: progresnya baik, laporan keuangan tertib, dan kualitas fisiknya terjamin,” katanya.
Di akhir kunjungannya, Mas Ibin menegaskan kembali bahwa pembangunan fisik hanyalah satu bagian dari upaya besar Pemkot Blitar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Yang lebih penting dari gedung ini adalah pelayanan yang lahir di dalamnya,” katanya.
Ia berharap seluruh aparatur kelurahan yang kelak menempati kantor baru dapat menumbuhkan semangat baru dalam melayani warga. “Kita bangun bukan hanya gedungnya, tapi juga etos pelayanannya. Pelayanan harus cepat, transparan, dan membahagiakan warga,” ujar Mas Ibin.
Bagi warga Kota Blitar, pemandangan Wali Kota turun langsung ke lapangan bukan hal baru. Tapi di mata mereka, setiap kunjungan seperti ini adalah bentuk nyata kepemimpinan yang hadir, bukan sekadar memerintah dari balik meja.
Ketika langit mulai beranjak mendung, rombongan Pemkot Blitar menutup agenda monitoring hari itu. Empat proyek strategis telah disambangi, empat progres telah dipastikan aman. Mas Ibin berjalan keluar dari lokasi proyek Plosokerep sambil menepuk pundak salah satu mandor, memberi pesan singkat namun tegas:
“Cepatkan pekerjaan, tapi jangan kurangi mutu. Ini untuk warga kita.”
Dengan langkah itu, Pemkot Blitar kembali menegaskan arah pembangunan yang tidak hanya mengedepankan kecepatan, tetapi juga menjunjung tinggi kualitas dan integritas sebagai fondasi utama bagi wajah baru Kota Blitar.
