JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang berkomitmen melakukan pengawasan atas pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Hal tersebut dimaksudkan agar program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto itu dapat tepat sasaran.
Selain itu menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, pengawasan itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa program MBG benar-benar membawa dampak positif. Terlebih agar tidak justru berdampak negatif pada kesehatan.
Baca Juga : Langsung Pantau di Lapangan, Kemenham Jatim Kawal Tiga Program Presiden Prabowo tentang Sekoper Gizi
"Seperti yang terjadi di Jawa Barat lalu, ada banyak siswa yang keracunan, sampai sekarang tidak ada peristiwa seperti itu di Kota Malang dan kami tidak ingin hal itu terjadi. Untuk itu pengawasan harus dilakukan," ujar Suryadi.
Catatan dihimpun JatimTIMES, saat ini sudah ada sebanyak sembilan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG yang aktif di Kota Malang. Dengan total penerima manfaat mencapai 18.000.
Selain itu menurut Suryadi, terdapat tujuan besar yang ditarget oleh Presiden Prabowo Subianto melalui program tersebut. Salah satunya menciptakan generasi yang unggul menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang.
"Perlu dipahami bahwa program itu bukan seremoni bagi-bagi makanan saja. Namun, bapak Presiden, pemerintah ingin memastikan anak-anaknya (siswa) bisa fokus bersekolah dan tetap memperoleh asupan gizi yang sesuai kebutuhan melalui MBG. Tentu ada tujuan besar disana," jelas Suryadi.
Hal tersebut tak dipungkiri menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk dapat mewujudkan visi besar menuju Indonesia Emas tahun 2045. Apalagi juga masih ada sebagian masyarakat yang masih harus berjibaku untuk memenuhi kebutuhan gizi sebelum mengenyam pendidikan.
Baca Juga : Menu MBG Disorot, BGN Jelaskan Alasan Hadirkan Burger hingga Spageti
"Masih ada banyak saudara kita kurang beruntung, jangankan untuk bersekolah, masih ada yang harus membantu mencari nafkah untuk makan, hingga harus tidak bersekolah. Nah MBG ini kan salah satu dari bagian untuk mewujudkan visi besar tersebut," tutur Suryadi.
Bahkan tak hanya MBG, Kota Malang juga telah ditunjuk sebagai salah satu daerah untuk merealisasikan program nasional lainnya. Salah satunya adalah program Sekolah Rakyat. Menurut Ketua Fraksi Golkar ini, hal tersebut tentu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.
"Sekolah Rakyat kita (di Kota Malang) juga berjalan. Artinya, Kota Malang sebagai kota pendidikan bukan tanpa alasan ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai daerah pilot project dalam menjalankan program nasional. Sehingga, tidak sepatutnya kita berleha-leha saja. Pengawasan harus dilakukan," pungkas Suryadi.
