JATIMTIMES - Pemerintah Kecamatan Asembagus, Situbondo, terus menggencarkan program kepedulian terhadap warga miskin dan anak putus sekolah melalui kegiatan validasi data dan ground check secara langsung di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta menghindari kesalahan penentuan desil kesejahteraan.
Camat Asembagus Faishol Afandi mengatakan, pihaknya tidak ingin ada warga miskin yang justru tidak mendapatkan bantuan akibat ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi riil masyarakat.
Baca Juga : Diskominfo Kabupaten Malang Dorong Provider Bangun BTS di Daerah Blankspot
"Karena itu kami lakukan ground check langsung agar data yang dikirim ke pemerintah pusat benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan," ujar Faishol, Sabtu (9/5/2026).
Menurut dia, proses validasi tidak bisa dilakukan hanya oleh satu unsur pendamping sosial. Seluruh pihak harus terlibat agar hasil pendataan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami melibatkan pendamping TKSK, pendamping PKH, perangkat desa, sekretaris desa hingga operator SIKS-NG. Semua harus bersinergi supaya tidak ada kesalahan data," jelasnya.
Faishol mengatakan, sekretaris desa juga memiliki peran penting sebagai koordinator pelaksana kegiatan di tingkat desa. Dengan begitu, pendataan tidak hanya sekadar formalitas administrasi, tetapi juga memahami langsung kondisi sosial masyarakat.
Selain itu, para petugas lapangan diminta berhati-hati saat melakukan pengisian data responden. Sebab, kesalahan kecil dalam pendataan bisa berdampak besar terhadap penentuan desil kesejahteraan warga.
"Kadang ada kasus KTP dipakai orang lain untuk pemasangan listrik daya tinggi. Akibatnya, warga yang sebenarnya miskin malah dianggap mampu dan gugur dari penerima bantuan sosial. Ini yang harus divalidasi kembali," katanya.
Karena itu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diminta melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mengusulkan perubahan data. Dalam proses pendataan tersebut, Pemerintah Kecamatan Asembagus juga menggandeng Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memastikan hasil validasi lebih objektif dan akurat.
Para petugas BPS bersama tim kecamatan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat secara nyata dan tidak hanya fokus pada hasil wawancara responden. Pendataan dilakukan secara mandiri dan terintegrasi agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai kondisi masyarakat sebenarnya.
"Kami ingin desil yang ditentukan pemerintah pusat benar-benar sesuai kondisi nyata masyarakat. Karena itu pendataan harus detail dan dilakukan langsung di lapangan bersama BPS," ungkap Faishol.
Dalam ground check terbaru, tim menemukan sejumlah warga yang dinilai tidak sesuai dengan kategori desil dalam data pusat. Salah satunya adalah Rustiningsih, seorang lansia berusia sekitar 70 tahun yang mengalami lumpuh dan hidup seorang diri.
Baca Juga : Bapenda Menyapa Warga di Rest Area Madivif 2 Kostrad Singosari Diminati Masyarakat
Rustiningsih diketahui harus mengurus kebutuhannya sendiri, mulai dari memakai hingga membuang popok. Anaknya bekerja di jasa pengiriman berbasis platform digital dan tinggal di wilayah Banyuputih bersama keluarganya.
"Bu Rustiningsih ini masuk desil 9, padahal kondisinya sangat memprihatinkan. Kemungkinan ada pengaruh dari data pekerjaan almarhum suaminya yang dulu guru honorer. Ini yang kami validasi ulang," terang Faishol.
Kasus lainnya ditemukan pada Surit Mohsaid, mantan pekerja pabrik gula yang kini bekerja sebagai tukang becak setelah pensiun pada 2023. Ia tinggal di rumah kontrakan sambil menghidupi anak dan merawat ibu mertuanya yang sudah lanjut usia.
Menurut Faishol, kondisi ekonomi Surit jauh dari kategori mampu. Bahkan, pria tersebut juga sering sakit-sakitan. Namun dalam data administrasi, status pekerjaannya masih tercatat sebagai wiraswasta.
"Kami ubah status pekerjaannya menjadi buruh agar sesuai kondisi sebenarnya. Jangan sampai ada warga miskin yang tidak tersentuh bantuan hanya karena kesalahan administrasi," tegasnya.
Faishol menambahkan, Pemerintah Kecamatan Asembagus akan terus melakukan pendataan dan validasi secara berkala agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan anggaran negara dapat digunakan lebih efektif.
"Banyak warga miskin yang justru tidak pernah mengeluh dan tidak meminta-minta bantuan. Mereka hidup sabar dalam keterbatasan. Karena itu negara harus hadir memastikan mereka benar-benar mendapat perhatian," pungkasnya.
