JATIMTIMES – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menuntut perombakan total pada sistem tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jatim. Demokrat menegaskan bahwa perusahaan daerah membutuhkan sentuhan profesionalisme tinggi.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Miseri Efendy, menegaskan bahwa BUMD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat bagi pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan atau sekadar wadah penampungan.
Baca Juga : Gubernur Khofifah Pimpin Gerakan Percepatan Tanam, Produksi Padi Diprediksi Naik Hingga 5 Persen
Ia menyampaikan bahwa selama ini kinerja BUMD non-perbankan masih sangat jauh dari harapan. Ia menilai ada ketimpangan manajerial yang membuat aset-aset strategis milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi rakyat, meskipun telah disokong dana besar.
Miseri Efendy menekankan pentingnya proses seleksi pimpinan yang kredibel dan akuntabel untuk memutus rantai inefisiensi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut. Karena itu, pihaknya merekomendasikan kepada Gubernur Jatim untuk menata ulang secara profesional jajaran Dewan Komisaris dan Direksi.
Perombakan tersebut harus dilakukan melalui Panitia Seleksi (Pansel) secara transparan dan akuntabel. "Sehingga BUMD tidak terkesan sebagai 'wadah penampungan' berkelanjutan," tegas Miseri Efendy.
Demokrat juga menyoroti kondisi ironis, di mana BUMD yang mendapatkan dukungan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) justru gagal menunjukkan performa bisnis yang sehat. Ketidakmampuan manajemen dalam mengelola penyertaan modal ini disebut Demokrat sebagai bentuk kegagalan serius yang merugikan daerah.
Miseri Efendy menyebut bahwa dukungan fiskal yang berasal dari uang rakyat seharusnya dibalas dengan dividen dan kontribusi ekonomi yang nyata, bukan justru menjadi beban yang menggerus keuangan daerah setiap tahunnya.
Baca Juga : Ulang Tahun HDCI ke 36, Gelar Turnament Padel untuk Gerakkan UMKM dan Perekonomian di Jatim
"Ini merupakan ironi kinerja BUMD yang telah 'dipasok' dana APBD tetapi tidak memberikan kontribusi peningkatan perekonomian Jawa Timur. Ini bagi Fraksi Partai Demokrat merupakan manifestasi kenaifan manajerial BUMD Jawa Timur," paparnya.
Sebagai bagian dari pembenahan menyeluruh, Fraksi Demokrat mendukung penuh langkah Panitia Khusus (Pansus) untuk menerapkan skema reward and punishment atau penghargaan dan sanksi. Mereka meminta Gubernur tidak ragu untuk melakukan reposisi atau mencopot direksi yang gagal mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.
Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima Laporan Pansus BUMD dengan catatan keras bahwa restrukturisasi harus dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hal ini termasuk kewajiban memonetisasi aset-aset yang selama ini menganggur (idle) agar segera memberikan nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim.
