Respon FKPD, Begini Komentar Pendamping dan DPMD Kabupaten Tulungagung | Kediri TIMES

Respon FKPD, Begini Komentar Pendamping dan DPMD Kabupaten Tulungagung

May 06, 2021 22:02
Ilustrasi (Foto: Dok. Google)
Ilustrasi (Foto: Dok. Google)

TULUNGAGUNGTIMES - Resahnya beberapa Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Tulungagung atas surat dari Non-Governmental Organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri terkait dugaan penyalahgunaan APBDes yang diakses dari SIPEDE Kemendes mendapat respon dari Pendamping Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tulungagung
Guminto.

Menurut Guminto, secara aturan SIPEDE bisa diakses oleh siapapun karena berkaitan dengan informasi kebijakan publik, tapi kalau detail pelaporan rinci itu berjenjang secara birokrasi. 

Baca Juga : Niat, Hukum, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Mengganti Puasa Ramadan

"Kalau secara pengetahuan umum ya boleh," kata Guminto melalui telepon seluler, Kamis (6/5/2021).

Dijelaskan, dalam SIPEDE jika ada kesalahan input itu bisa dibenarkan. SIPEDE kata Guminto, adalah sistem pelaporan berjenjang dari Kementerian Desa, kalau Siskuides itu BPKP yang digunakan untuk melihat rencana dan realisasi Dana Desa.

"Di Sipede itu ada problem begini, desa itu kan ada siklus, kalau aturan normal APBDes Perubahan (APDesP) itu dilakukan sekali, kalau bahasa aturannya begitu. Kalau saat ini  ada perubahan-perubahan bencana nasional covid-19, maka diperkenankan perubahan lebih dari satu, misalkan ada perubahan untuk BLT, untuk PPKM, dan perubahan untuk pendataan SDGs Desa," jelasnya.

Menurut Guminto, yang diupload di Sipede awal itu menggunakan APBDes lama, dan waktu realisasi dimungkin banyak desa yang belum melakukan perubahan yang dalam bahasa sistem namanya unposting.

Unposting itu, lanjut Guminto, adalah memasukkan kembali perencanaan perubahan yang pada praktiknya, rencana dimasukan kemudian realisasi. Terkadang di APBDes-nya secara sistem merubah APBDesP nya.

Terkait dengan dugaan permainan Pendamping Desa, Guminto mengaku akan ada evaluasi, dan dalam aturan evaluasi kinerja untuk jajaran pendamping dilakukan rutin setiap 6 bulan sekali.

Terpisah, Anasrudin Kabid Perencanaan dan Pembangunan Desa DPMD Kabupaten Tulungagung mengatakan belum menerima Surat dari FKPD ke Bupati Tulungagung melalui DPMD. Namun, dirinya sudah mendapatkan informasi ada keresahan di sejumlah desa karena mendapatkan surat dari LSM. 

"Saya belum menerima surat-nya, tadi saya di telepon Inspektorat (terkait informasi itu)," kata Anas. 

Baca Juga : Masjid Badshahi yang Kemegahannya Sudah Terlihat dari Jarak 16 Km, Pernah jadi Pangkalan Militer

Karena belum mengetahui isi surat dari FKPD, Anas tidak mau berkomentar lebih jauh. 

"Nanti dulu, belum ada disposisi dari Kadin, saya belum pegang suratnya," ujarnya. 

Seperti diketahui, FKPD telah berkirim surat ke Bupati Tulungagung melalui DPMD. Inti surat meminta petunjuk dan arahan atas keresahan sejumlah kepala desa karena dikirimi Surat dari LSM yang menyoal Dana Desa.

Dalam surat itu, satu diantaranya terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang banyak ditemukan tidak sesuai dengan laporan yang diinput dari SIPEDE.

 

Topik
Dana Desa pendamping ahli kabupaten tulungagung DPMD Kabupaten Tulungagung lsm obok obok dana desa sipede kemendesa

Berita Lainnya