Diobok-obok LSM Urusan Dana Desa, FKPD Wadul Bupati Tulungagung | Kediri TIMES

Diobok-obok LSM Urusan Dana Desa, FKPD Wadul Bupati Tulungagung

May 06, 2021 19:52
Surat FKPD ke Bupati Tulungagung / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES
Surat FKPD ke Bupati Tulungagung / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

TULUNGAGUNGTIMES - Meski baru terbentuk, Forum Komunikasi Pemerintah Desa (FKPD) Kabupaten Tulungagung sudah dipercaya banyak kepala desa untuk membantu penyelesaian permasalahan. Hal ini dibenarkan Ketua FKPD Anang Mustofa yang beberapa waktu ini mendapatkan aduan para kepala desa terkait surat dari LSM.

"Tiba-tiba banyak kepala desa yang mendapat surat dari Non-Governmental Organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri terkait dugaan penyalahgunaan APBDesa yang di akses dari SIPEDE Kemendes yang ada," kata Anang dalam rilisnya, Kamis (6/5/2021).

Baca Juga : Masa Libur dan Jelang Lebaran Jumlah Permohonan Adminduk Meningkat

Surat yang dikirim ini dianggap janggal, pasalnya unggahan dari SIPEDE ini dijadikan alat untuk menjustifikasi seakan-akan pihak desa telah melakukan kesalahan.

"Padahal, desa-desa ini sudah melaporkan pertanggungjawabannya ke Kabupaten dengan regulasi yang ada," ujarnya.

Menurut pandangan FKPD, secara subtansial SIPEDE sebenarnya juga berfungsi bagi para pendamping desa, terutama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) yang dapat meningkatkan pelayanan publik dalam akses informasi penggunaan dana desa secara mudah dan transparan. 

"Sehingga jikalau ada kesalahan dalam input atau administrasi penggunaan dana desa dalam SIPEDE sudah ada pendamping desa dalam membantu, membina dan memberikan penjelasan," terangnya. 

FKPD berharap Bupati Tulungagung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) memberikan petunjuk dan arahan baik bagi kepala desa dan pendamping agar keresahan ini tidak berlarut-larut. 

Dari penelusuran media ini, salah satu contoh desa yang mendapatkan surat ini terjadi di wilayah Kecamatan Kalidawir. Isi surat yang dimaksud diantaranya menanyakan penggunaan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa di masa pendemi Covid-19. Juga adanya nama penerima yang dobel input serta selisih penggunaan anggaran yang disinyalir ada indikasi penyelewengan. 

Beberapa desa yang menerima surat tidak bersedia menjawab ke media atau LSM itu karena kewenangan menjelaskan anggaran dana desa sudah dilakukan mulai ke Kecamatan hingga ke Kabupaten melalui mekanisme yang telah diatur. 

Baik FKPD dan beberapa kepala desa serta perangkat desa dan bendahara desa di Kalidawir yang ditemui media ini tidak mau menyebut nama LSM yang bersurat. Namun, mereka memastikan isi surat nyaris sama meski kop LSM yang ada di surat itu berbeda. 

Baca Juga : Penghujung Ramadan, Ketua DPRD Tulungagung Ajak Masyarakat Bijak dalam Gunakan Medsos

Sementara itu, pendamping desa di Kecamatan Kalidawir Subkhan saat dikonfirmasi membenarkan jika beberapa desa mendapatkan surat konfirmasi dari beberapa LSM. 

"Iya benar, saya dapat informasi dari perangkat dan bendahara desa," kata Subkhan saat dikonfirmasi melalui jaringan seluler. 

Jika bahan yang dijadikan dasar diambil dari situs SIPEDE Kemendes, menurutnya tidak bisa jadi acuan kesimpulan bahwa desa telah melakukan penyimpangan. Alasannya, jika terjadi kesalahan di dalam sistem administrasi pihak desa dan pendamping masih dapat merevisi atau membenarkan data yang salah input. 

"Jadi itu masih bisa dibenarkan, siapapun bisa melihat SID (sistem informasi desa) dan selama tahun 2020 lalu ada tiga kali perubahan sesuai updatenya," ungkapnya. 

 

Topik
Dana Desa dana desa tulungagung lsm obok obok dana desa forum komunikasi pemerintah desa Bupati Tulungagung aplikasi sipede

Berita Lainnya