Jokowi Minta Kritik Masyarakat, JK: Bagaimana Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi | Kediri TIMES

Jokowi Minta Kritik Masyarakat, JK: Bagaimana Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Feb 13, 2021 08:26
Jusuf Kalla (Foto:  Koran Pagi)
Jusuf Kalla (Foto: Koran Pagi)

INDONESIATIMES- Tagar #Pak JK, pagi ini Sabtu (13/2/2021) menjadi trending topic nomor 1 di Twitter. Setelah mencoba menelusuri, hal ini lantaran pernyataan Jusuf Kalla yang menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap masyarakat agar memberikan kritik kepada pemerintahan.  

Mantan Wakil Presiden ke-6 dan ke-7 itu, menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai kualitas demokrasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan JK melalui acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI sekaligus diskusi yang digelar daring di kanal PKS TV pada Jumat (12/2/2021).

Baca Juga : Peserta Seleksi Perangkat Desa di Tulungagung Ajukan Keberatan dan Minta Ujian Ulang, Ini Masalahnya... 

 

“Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun, oleh the Economist Intelligence Unit (EIU). Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu,” kata JK.

Ia menilai bahwa ada hal-hal objektif yang tak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi. Karena dalam sebuah demokrasi, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Lebih lanjut, JK menilai jika masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri.  Walhasil, demokrasi tidak bisa berjalan dengan baik.  

“Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” ujarnya.

Selanjutnya, pria 78 tahun ini menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi Tanah Air. Hal ini dikarenakan perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.  

Baca Juga : Jadi Percontohan Program Perkampungan Pertanian Nasional, Bupati Malang Sanusi Siapkan 1.200 Hektare 

 

“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” paparnya.

JK juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintah demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal ini, keberadaan partai oposisi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.

Topik
Presiden Jokowi Jusuf Kalla demokrasi indonesia

Berita Lainnya