Nilai Kinerja Kurang Maksimal, Komisi I DPRD Trenggalek Panggil Inspektorat | Kediri TIMES

Nilai Kinerja Kurang Maksimal, Komisi I DPRD Trenggalek Panggil Inspektorat

Feb 01, 2021 19:20
Suasana rapat kerja Komisi I DPRD Trenggalek dengan Inspektorat Kabupaten Trenggalek
Suasana rapat kerja Komisi I DPRD Trenggalek dengan Inspektorat Kabupaten Trenggalek

TRENGGALEKTIMES - Komisi I DPRD Trenggalek memanggil Inspektorat. Pasalnya, dewan menilai tingkat efektivitas aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek kurang maksimal. Padahal, Inspektorat merupakan penunjang keberhasilan pengendalian pelaksana, serta melayani aduan dari masyarakat.

Husni Tahir Hamid Ketua Komisi I DPRD Trenggalek menerangkan, fungsi inspektorat salah satunya untuk fungsi pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) dan respon keluhan masyarakat.

Baca Juga : Ruang Terbuka Hijau Kanigoro Segera Dibangun, DPRD Beri Sejumlah Masukan

"Kita berpesan kepada Inspektorat agar tidak acuh terhadap aduan masyarakat," ucap Husni usai pimpin rapat kerja dengan Inspektorat di gedung DPRD Trenggalek, Senin, (1/2/2021).

Politisi Partai Hanura ini juga minta agar Inspektorat juga melaksanakan fungsi penanganan aduan. Jadi selain berpesan selain mengawasi OPD, Inspektorat juga wajib merespon aduan masyarakat.

"Jangan sampai ada masyarakat menyampaikan bahwa telah mengadu ke Inspektorat namun tidak ada tindaklanjutnya," ujar Husni.

Selain itu  pihaknya juga minta pengaduan itu harus ada follow up dan jawaban dari Inspektorat. Karena itu merupakan tugas dan fungsi Inspektorat sendiri. Dan alhasil, Husni temukan kendala yang dihadapi Inspektorat dalam menjalankan fungsi sebagaimana tupoksinya. 

Menurut Husni, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Inspektorat terlalu minim. "Pada tahun 2021 ini Inspektorat hanya mendapat anggaran sekitar Rp 3 miliar dari dari jumlah total APBD Trenggalek yang mencapai Rp 2 triliun," terangnya.

Menurut Husni, anggaran tersebut terlalu minim untuk Inspektorat. Pihaknya menilai kekurangan Inspektorat dalam melaksanakan tugas bukan diakibatkan hal yang lain, akan tetapi karena faktor anggaran.

Baca Juga : Menuju Trenggalek Meroket, Dewan Minta OPD Diisi Pegawai Kompeten

"Seharusnya anggaran untuk Inspektorat diambilkan sebesar 0,75 persen dari APBD. Jadi harusnya anggaran untuk Inspektorat mendapatkan Rp 13 miliar," ungkapnya.

Disinggung terkait minimnya anggaran Inspektorat, Husni menyarankan agar bertanya ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

 

Topik
komisi 1 dprd trenggalek inspektorat trenggalek kinerja inspektorat berita kabupaten trenggalek

Berita Lainnya