Sebanyak 6 orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai 'Warga Kediri Peduli Kemanusiaan' mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, pada Kamis (24/9/2020) sore. (Foto: Bams Setioko/JatimTIMES)
Sebanyak 6 orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai 'Warga Kediri Peduli Kemanusiaan' mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, pada Kamis (24/9/2020) sore. (Foto: Bams Setioko/JatimTIMES)

Sebanyak 6 orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai 'Warga Kediri Peduli Kemanusiaan' mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, pada Kamis (24/9/2020) sore. Kedatangan mereka tersebut bermaksud untuk meminta agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 ditunda.

Permintaan mereka yang ditujukan kepada KPU bukanlah tanpa dasar, mengingat kondisi tanah air saat ini terlebih daerah Kabupaten Kediri Jawa Timur, tengah dilanda pandemi Covid-19 yang dinilai masih belum juga reda. Mereka menganggap, apabila KPU tetap bersikeras untuk melanjutkan penyelenggara pilkada di tahun ini,maka kegiatan tersebut justru dinilai berpotensi besar terhadap terjadinya penyebaran Covid-19. 

Baca Juga : Ini Nomor Undian Para Kontestan PIlkada Kabupaten Sleman 2020

Koordinator aksi Hartono menyatakan bahwa jika pilkada ini tetap dilanjutkan akan menyebabkan bertambahnya angka terkonfirmasi Covid, dan memunculkan klaster baru yang tak lain adalah klaster Pilkada.

"Kami meminta agar penyelenggaraan Pilkada tahun ini supaya ditunda. Sebab, hal ini justru akan menjadi ancaman keselamatan bagi masyarakat. Mengingat, pandemi Covid-19 juga dinilai masih belum juga reda," kata Hartono selaku koordinator aksi yang juga seorang warga Kabupaten Kediri.

Dalam aksinya, Hartono beserta rekannya melakukan aksi unjuk rasa dengan cara bersholawat dan menggunakan peralatan rebana sebagai salah satu instrumen yang dipergunakannya saat berorasi yang dilakukan di depan kantor KPU Kabupaten Kediri.

Doa, serta ucapan kata agar KPU dapat menunda penyelenggaraan pilkada terus dilontarkan. Dan sebagai aksi penutup, Hartono menyampaikan surat tembusan yang berisikan tentang keinginannya agar Pilkada tahun ini dapat ditunda yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kediri dan berharap agar surat tembusan tersebut dapat ditindaklanjuti ditingkat delegasi di atasnya.

Menanggapi aksi ini, Nanang Khosim selaku Divisi SDM Parmas KPU Kabupaten Kediri mengaku apapun bentuk aspirasi dari masyarakat pihaknya akan tetap menerima itu.

Meskipun pihaknya tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh peserta aksi mengingat KPU Kabupaten Kediri hanya sebatas pelaksana kebijakan saja yang dibuat oleh KPU RI dan pemerintah yang sudah menetapkan pelaksanaan Pilkada akan berlangsung pada 9 Desember 2020.

"Kita tetap lanjutkan pilkada tahun 2020 ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh KPU RI dan pemerintah. Kita tidak dapat menunda karena disini kita hanyalah sebagai pelaksana saja bukan sebagai pemilik kebijakan. Sedangkan untuk surat tembusan ini tetap kita akan sampaikan kepada delegasi yang lebih atas yakni KPU Provinsi dan akan ditindaklanjuti hingga di tingkat pusat," ungkapnya.

Baca Juga : Komunitas Driver Online dan Ojol Deklarasi Dukung Salam-Ifan, Ini Alasannya

Sementara itu, permintaan penundaan Pilkada ini sebelumnya juga sempat disuarakan oleh dua organisasi Islam  di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Seperti yang diutarakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siraj yang meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 hingga berakhirnya proses tanggap darurat virus corona (Covid-19).

KH. Said berpendapat, melindungi kelangsungan hidup manusia dengan protokol kesehatan sangat penting dilakukan. Kata dia, seharusnya prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan karena penularan Covid-19 di Indonesia telah mencapai tingkat darurat.

Terlebih, menurut KH. Said, pelaksanaan Pilkada identik sebagai sarana untuk memobilisasi dan melakukan konsentrasi banyak orang oleh kandidat. Sulit untuk menerapkan protokol kesehatan karena massa yang terkonsentrasi akan banyak dalam tiap tahapannya.

Melihat persoalan itu, Said berharap agar Pilkada supaya ditunda dan anggaran Pilkada bisa direalokasi untuk penanganan wabah corona bagi masyarakat.